Thu, 02 Feb 2023

Politik, 12 Jan 2023 15:50 - 2 minggu yang lalu

Inilah Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat AHY

  • Zola

Klikjabar

0 suka
264 dilihat
0 komentar
Politik
image

Jakarta (12/01/2023), Bismillahirohmanirrahim;

Assalamualaikum wa-rahmatullahi wa-barokatuh;

Salam sejahtera untuk kita semua;

Syalom; Om swastiastu; Namo budaya;

Salam kebajikan.

Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. 

Segenap pengurus DPP Partai Demokrat baru saja melaksanakan Rapat Pleno di awal tahun; untuk mengevaluasi program kerja 2022, sekaligus menyusun rencana setahun ke depan. Jadi bisa dikatakan, ini adalah kick-off 2023. 

Kami juga mendiskusikan political-economic outlook; landscape politik dan ekonomi dunia di tahun 2023 ini, serta berbagai tantangan dan peluang bagi Indonesia.

Mengawali tahun 2023, dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina tak kunjung usai. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan. Akibatnya, dunia dihantui oleh krisis multi-dimensional; mulai dari disrupsi perdagangan internasional, krisis pangan, krisis energi, tekanan inflasi, hingga ancaman resesi ekonomi global.  Semua itu akan terus membebani masyarakat dunia, termasuk Indonesia. 

Saat ini, inflasi di Tanah Air telah mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Akibatnya, kita memasuki era “Stagflasi”. Dimana, meskipun pertumbuhan ekonomi kita terjaga di angka 5 persen, namun dibayang-bayangi oleh tingginya inflasi yang menembus angka 5,5 persen; jauh di atas standar kewajaran inflasi nasional di bawah 3 persen. 

Akibatnya, harga-harga naik. Harga BBM naik. Harga sembako naik. Sehingga daya beli masyarakat semakin lemah. Kehidupan Wong Cilik, yang terkategori “miskin” dan “hampir miskin”, semakin terhimpit.

Di sisi lain, utang luar negeri kita, terus menumpuk. Sedangkan cadangan devisa negara menipis, karena harus menahan nilai tukar Rupiah yang belakangan melemah.

Sementara itu, gelombang PHK massal mulai menghantui para buruh dan pekerja nasional.

Dalam situasi ini, Partai Demokrat juga mencermati masih sangat terbatasnya Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing, untuk menumbuhkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. 

Para investor butuh kepastian hukum dalam iklim demokrasi yang sehat. Intinya, harus ada trust!

Selain itu, kami juga mendiskusikan dinamika politik nasional. Saat ini, kita sudah memasuki tahun politik. Sejumlah tahapan Pemilu telah kita lalui. Mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi, hingga pengundian dan atau penetapan nomor urut partai politik. 

Dalam waktu dekat, tahapan Pemilu lainnya pun telah menanti. Mulai dari urusan DCS, DCT, pendaftaran dan penetapan Capres-Cawapres, termasuk masa kampanye nasional, akan dilakukan pada tahun ini. 

Semoga, semua tahapan Pemilu 2024 itu dapat berjalan dengan lancar. Partai Demokrat berharap agar KPU dan Bawaslu dapat menyelenggarakan Pemilu dengan independen, mengusung asas fairness, atau kejujuran dan keadilan. Tidak berpihak kepada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, yang telah memakan korban jiwa di pihak penyelenggara Pemilu, yakni 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 korban sakit, akibat kelelahan dan beban kerja yang berlebihan; kali ini kami berharap bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan Zero incident. 

Partai Demokrat juga mengimbau institusi penegak hukum dan aparatur negara lainnya; TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, juga kalangan ASN; untuk berlaku netral, tidak memihak, dan tidak terlibat kegiatan politik praktis. Mari kita kawal dan sukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Dalam rapat pleno yang berlangsung selama dua jam tadi, kami juga membahas tiga isu utama yang menjadi perhatian luas publik akhir-akhir ini; karena sangat erat kaitannya dengan hajat dan harapan rakyat. 

Pertama, kontroversi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pro-kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Dan Ketiga, wacana penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini, saya akan jelaskan sikap dan pandangan Partai Demokrat, sebagai berikut:

Pertama, mengenai revisi KUHP. Tujuan dari amandemen KUHP adalah agar kita bisa merumuskan norma hukum pidana, yang memiliki akar kuat dari karakter budaya, ideologi, dan nilai￾nilai demokrasi yang cocok dengan masyarakat Indonesia. 

KUHP lama kita sudah berusia lebih dari 100 tahun dan merujuk ke hukum Hindia Belanda. Namun demikian, Demokrat memberikan catatan kritis pada proses amandemennya. Khususnya, terkait aturan yang berpeluang menjadi “pasal karet”. Misalnya, pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden; kemudian pasal yang mengancam kebebasan pers dengan pasal pidana; hingga pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. 

Jangan sampai, pasal-pasal kontroversial itu digunakan sebagai alat kekuasaan, untuk “menggebuk” lawan-lawan politik, membungkam suara kritis masyarakat, bahkan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin, jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap, hanya karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Demokrat tidak ingin, rakyat takut berbicara di negerinya sendiri.

Untuk itu, Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas, pengatur, dan juga penegak hukum, agar bijaksana, dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan aturan pidana ini. Jangan sampai, KUHP baru ini justru menghancurkan pilar-pilar demokrasi dan good governance, yang kita perjuangkan sejak Reformasi. 

Sebaliknya, Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat, baik para jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan jaringan civil society, untuk tetap bersuara. Selagi tujuannya baik, dan disampaikan dengan cara yang baik, maka jangan takut bersuara! Itu hak kita. Juga tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa.

Saudara-saudara yang saya hormati, 

Poin kedua, tentang revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Demokrat konsisten. Sejak awal, kami tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kami walk-out pada sidang paripurna DPR RI, 5 Oktober 2020 lalu. Karena selain cacat secara formil, materi Undang-Undang ini juga cacat secara materiil.

Partai Demokrat mencatat setidaknya ada 4 kelemahan. Pertama, UU Ciptaker tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa. Kedua,UU Ciptaker ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. 

Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial (social justice) dari UU Ciptaker ini, apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila, ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neo-liberalistik. Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel.

Ternyata, sikap kritis Partai Demokrat itu akhirnya terbukti. Pada tanggal 26 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil uji materiil (judicial review) atas UU Ciptaker ini, sebagai “inkonstitusional bersyarat”. Putusan MK ini mengonfirmasi pandangan dan sikap Demokrat. 

Amar putusan MK ini jelas dan terang. Menghendaki perbaikan UU Ciptaker yang melibatkan masyarakat, melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. 

Perbaikan yang mewadahi aspirasi rakyat dan hak-hak kaum buruh; juga sejalan dengan agenda pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tetapi, pemerintah justru menjawab putusan MK dengan mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022. Terkait hal ini, saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Ciptaker. 

Perppu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa. Padahal, tidak ada situasi yang sangat memaksa agar revisi peraturan ini cepat terbit. MK memberikan waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan, sebelum UU Ciptaker ini batal permanen. 

Wajar, jika banyak elemen masyarakat sipil yang juga tidak setuju; menilai langkah ini sebagai pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. 

Ada yang berpendapat, justru satu-satunya situasi genting saat ini adalah hilangnya semangat berdemokrasi, juga minimnya etika dan moralitas dalam sistem ketatanegaraan kita. 

Sekarang, kita mendengar masyarakat dan kaum buruh berteriak lagi, menggugat keputusan pemerintah ini. Mereka menggugat materi lama terkait skema upah, cuti, outsourcing, aturan PHK, tenaga kerja asing, dan banyak hal problematis lainnya.

Karena itu, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir golongan. Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan 

kepentingan hajat hidup yang lebih besar; yang berdampak pada kondisi sosial-politik, lingkungan dan ekonomi masyarakat kita. Mari tempatkan kepentingan rakyat, termasuk para buruh dan pekerja, di atas kepentingan golongan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Selanjutnya, poin ketiga, kami juga menyoroti upaya mengembalikan sistem Pemilu dari proporsional terbuka, ke sistem proporsional tertutup.

Hari Minggu lalu, para pemimpin dari tujuh partai politik berkumpul untuk membahas isu ini. Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu proporsional tertutup. Sekali lagi, kami menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Ada dua alasan kenapa kami menolaknya.

Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem Pemilu Tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil￾wakil rakyatnya.

Padahal kita ingin semua menggunakan haknya, dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap, pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih, benar-benar bisa membawa perubahan dan perbaikan. 

Yang kedua, secara internal, Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem Pemilu proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader Partai Politik juga punya ruang dan peluang yang adil. 

Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, dan berjuang untuk mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena sistem yang berubah secara tiba-tiba. Atas dua alasan tadi, kita berharap sistem proporsional terbuka bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini.

Saudara-saudara sekalian, 

Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ujian nyata bagi kita semua, untuk memegang teguh komitmen berdemokrasi. 

Karena itu, saya mengajak semua kalangan, masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa, kaum buruh, kaum pemuda, kalangan jurnalis, sebagai pilar demokrasi Indonesia, untuk menjaga nalar kritis kita. 

Akhirnya, kepada seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, mari kita tetap istiqomah mengawal nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 

Hadirlah selalu di tengah-tengah masyarakat kita. Dengarkan, dan perjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Jaga kepercayaan yang saudara-saudara kita titipkan di pundak kita.

Menuju Pemilu 2024, mari kita isi tahun 2023 ini, dengan energi, kekuatan, dan semangat baru, untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan, bagi rakyat Indonesia.

Terima kasih 

Tuhan bersama kita! 

Wassalamualaikum WR. WB.

Tags:

Komentar

Belum ada komentar !

Kirim Komentar

Anda belum dapat berkomentar. Harap Login terlebih dahulu